SURABAYA (LenteraTV) – Praktik dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan tenaga kerja terbongkar di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang warga negara asing (WNA) asal Suriah berinisial FD (57) ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga mengeksploitasi 19 karyawan di sebuah usaha restoran.
Ironisnya, dari belasan korban tersebut, satu di antaranya masih berusia anak-anak. Selain diduga mempekerjakan karyawan tidak sesuai kesepakatan, tersangka juga disinyalir melakukan eksploitasi seksual terhadap dua pekerja laki-laki.
Kasus tersebut berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026. Selama kurang lebih enam bulan, para pekerja diduga dipaksa menjalankan pekerjaan dengan beban berlebihan, sementara upah yang diterima jauh di bawah ketentuan upah minimum.
Direktur Reserse Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Jawa Timur, Kombes Pol. Dr. Ganis Setyaningrum, S.Si., M.H., mengungkapkan bahwa tersangka menjalankan usaha restoran dengan memanfaatkan tenaga kerja murah untuk menekan biaya operasional.
Diancam Denda hingga Rp15 Juta Jika Mengundurkan Diri
Modus yang dijalankan FD yakni merekrut calon pekerja melalui media sosial. Setelah mendapatkan karyawan, tersangka meminta mereka menandatangani perjanjian kerja yang diduga menjadi alat untuk membatasi kebebasan pekerja.
Kombes Pol Ganis menjelaskan bahwa para karyawan tidak leluasa mengundurkan diri. Bahkan, apabila memilih berhenti dalam tiga bulan pertama, mereka terancam dikenai denda atau penalti antara Rp5 juta hingga Rp15 juta.
Padahal, upah yang diterima masing-masing pekerja hanya berkisar Rp1,3 juta sampai Rp1,5 juta per bulan.
Selama bekerja, para korban juga diduga mendapatkan beban pekerjaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Mereka tetap diperintahkan bekerja meskipun restoran tersebut diketahui belum beroperasi.
Tersangka disebut mengatur langsung perekrutan, membuat perjanjian kerja, menentukan penempatan karyawan, menetapkan jam kerja, hingga memberikan instruksi pekerjaan.
Bahkan, peringatan terkait pelaksanaan kontrak kerja juga dikirimkan melalui pesan WhatsApp kepada para pekerja.
Tak hanya eksploitasi ekonomi, penyidik juga mengungkap dugaan eksploitasi seksual yang dialami dua karyawan laki-laki berinisial MIP dan MFP.
Peristiwa tersebut diduga bermula ketika tersangka menuduh kedua korban telah menghasut calon pekerja lain agar tidak bergabung dengan restoran miliknya.
Dengan tuduhan tersebut, FD kemudian diduga memaksa keduanya menandatangani surat pernyataan yang menyebut mereka bersalah.
Surat tersebut selanjutnya diduga dijadikan alat untuk mengancam dan memaksa kedua korban melakukan tindakan kekerasan seksual atau percabulan.
Dalam prosesnya, tersangka juga diduga mengambil telepon genggam milik korban untuk merekam dan memotret peristiwa tersebut.
Hasil dokumentasi kemudian ditransfer ke ponsel pribadi tersangka. Sementara itu, rekaman yang tersimpan di telepon genggam korban dihapus sehingga seolah-olah korban sendiri yang melakukan dokumentasi tersebut.
Kombes Pol Ganis menyampaikan bahwa dugaan kekerasan seksual ini masih didalami secara khusus oleh penyidik Polresta Sidoarjo, termasuk kemungkinan adanya dokumentasi yang disimpan maupun disebarluaskan.
Atas kasus tersebut, FD dijerat dengan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 88 juncto Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 185 juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Ancaman hukuman maksimal yang disampaikan penyidik mencapai 15 tahun penjara.
Sejumlah barang bukti turut diamankan, di antaranya telepon genggam, kaus berwarna hitam, celana dalam, celana panjang, kutipan akta kelahiran, serta dokumen perjanjian kerja.
Terkait status kewarganegaraan tersangka, Kombes Pol Ganis memastikan proses hukum tetap berjalan di Indonesia. FD telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan di Rumah Tahanan Polda Jawa Timur.
Setelah proses penyidikan hingga persidangan dan putusan pengadilan selesai, pihak Imigrasi akan memproses deportasi terhadap tersangka ke negara asalnya. Selain itu, akan dilakukan penangkalan agar yang bersangkutan tidak kembali masuk ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
Pengungkapan kasus eksploitasi pekerja di Sidoarjo tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya Polda Jawa Timur memberantas tindak pidana perdagangan orang.
Direktorat PPA-PPO Polda Jatim bersama seluruh jajaran Polres mencatat telah mengungkap 45 perkara TPPO selama periode 12 Januari hingga 10 November 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 perkara ditangani Polda Jatim dengan 21 tersangka. Sebanyak 11 perkara telah dinyatakan selesai dan memasuki tahap P21, sedangkan 10 perkara lainnya masih dalam proses penyidikan. Sisanya masih dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan.
Sementara itu, 15 perkara lainnya diungkap oleh Polres jajaran.
Khusus periode Oktober hingga November 2026, polisi berhasil membongkar 16 perkara TPPO. Rinciannya, sembilan perkara diungkap Polda Jatim dan tujuh perkara oleh Polres jajaran.
Kombes Pol Ganis menyebut kasus-kasus yang ditangani meliputi pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural, eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, hingga eksploitasi anak.
Polda Jatim menegaskan pemberantasan TPPO dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, termasuk Imigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta BP3MI Jawa Timur.
Reporter: Guntur Yudinata
Editor: Yasin Al Raviri
