SURABAYA (Lenteratv) – Pemerintah terus mempercepat digitalisasi bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Untuk memastikan program berjalan optimal, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, meninjau langsung pelaksanaan uji coba Portal Perlindungan Sosial Digital di Kecamatan Tambaksari, Surabaya. Hasil uji coba ini diharapkan menjadi model penerapan secara nasional.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial melalui sistem digital.
Digitalisasi perlindungan sosial diharapkan mampu memastikan bantuan yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah dari pemerintah dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Sistem ini juga dirancang untuk mengurangi kesalahan data, baik penerima yang tidak berhak maupun warga yang seharusnya menerima, tetapi selama ini belum terdata.
Dalam uji coba di Surabaya, Pemerintah Kota hampir menyelesaikan pendataan lebih dari satu juta kepala keluarga. Hasil sementara menunjukkan sekitar 119 ribu kepala keluarga dinyatakan berhak menerima perlindungan sosial. Dari jumlah tersebut, lebih dari 51 ribu kepala keluarga merupakan penerima baru yang sebelumnya belum mendapatkan bantuan.
Selain menemukan penerima baru, pembaruan data juga berhasil menyaring sekitar 25 persen penerima lama yang ternyata sudah tidak lagi memenuhi syarat. Temuan ini menjadi bukti pentingnya pemutakhiran data agar penyaluran bantuan sosial lebih adil dan tepat sasaran.
“Program digitalisasi bansos ini nilainya besar bagi masyarakat Indonesia karena mencakup sebagian besar APBN. Semoga program ini dapat menjangkau sasaran yang tepat. Selama ini terdapat inclusion error dan exclusion error. Kami menerima penjelasan mengenai mekanisme program ini berjalan di Kota Surabaya. Ternyata, 25 persen di antaranya merupakan inclusion error sehingga harus dikeluarkan,” ungkap Muhammad Qodari, Kepala Bakom RI.
Sementara itu, Pemerintah Kota Surabaya menyatakan uji coba Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital kini berjalan semakin lancar. Lebih dari 13 ribu agen diterjunkan untuk membantu warga yang belum memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pemkot menargetkan sisa pendataan sekitar 2.610 kepala keluarga dapat diselesaikan dalam satu hingga dua hari ke depan.
“Pada dasarnya, jika aplikasi ini berjalan lancar, sebenarnya tidak ada kendala. Kami sudah menyiapkan belasan ribu agen untuk membantu warga. Kami optimistis seluruh pendataan dapat rampung dalam satu hingga dua hari ke depan,” tandas Eddy Christijanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kota Surabaya.
Saat ini, sistem sudah berjalan lebih cepat. Warga yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat mendaftar secara mandiri, sedangkan warga yang belum memilikinya akan dibantu oleh 13.049 agen.
Reporter: Guntur Yudinata/Editor: Yasin
