SURABAYA (LenteraTV) – Kabar pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mendapat tanggapan dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Hingga saat ini, DPRD Jatim belum terburu-buru mencopot foto Wakil Presiden di sejumlah ruang kerja, termasuk ruang Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf.
Meski Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran dirinya di Gedung MPR RI, aturan terkait pemasangan lambang negara dan foto Presiden serta Wakil Presiden di instansi pemerintahan masih menjadi perhatian. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Hingga kini, belum ada perubahan teknis administrasi kenegaraan terkait pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden menyusul kabar pengunduran diri Gibran.
Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menyatakan belum menerima instruksi dari pemerintah pusat untuk menyesuaikan kondisi pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Pihaknya masih akan membahas persoalan tersebut bersama pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur. Rapat itu akan menentukan apakah foto Wakil Presiden yang telah mengundurkan diri harus diturunkan atau DPRD Jatim menunggu keputusan resmi dari MPR/DPR RI.
“Sikap kami tentu masih menunggu dari pusat seperti apa. Tetapi, tetap itu kita nanti akan rapatkan dengan pimpinan-pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur, apakah sebelum ada keputusan dari pusat, walaupun sudah mundur, itu kita harus menurunkan gambar Wakil Presiden yang sudah mengundurkan diri itu atau kita nunggu setelah ada putusan resmi dari MPR, DPR. Wah, kaget, Mas, saiki ya. Jadi, hari ini Indonesia ini tidak ada yang harus kita kageti. Bayangkan saja, mulai ada dari apa, kemudian akhirnya tersangka, kemudian Kapolri jadi tersangka. Kemudian, wah, banyaklah yang itu apa. Menurut saya, itu sebelum-sebelumnya jarang sangat terjadi. Tapi, hari ini Indonesia sudah kemajuan di bidang hukum dan penegakan hukum itu sudah terang benderang, tidak bisa direkayasa atau ditutup-tutupi karena media sudah kayak begini dan enggak ada lagi yang rahasia. Semua bisa diakses, bahkan sampai di wilayah yang terpencil saja sudah semua pada tahu seperti apa posisi Wakil Presiden, seperti apa posisi Presiden itu sendiri, dan sikap-sikap politik daripada pimpinan kita yang ada di Jakarta sana itu enggak bisa sekarang itu ndelik-ndelik atau merahasiakan. Sekarang semua sudah sangat-sangat transparan,” ungkap Musyafak Rouf, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.
DPRD Jatim menghormati proses politik yang berjalan. Menurutnya, DPRD Provinsi Jawa Timur juga merupakan hasil proses politik sehingga setiap keputusan harus mengikuti mekanisme politik yang berlaku.
Ditanya apakah kaget dengan kabar pengunduran diri Wakil Presiden, ia mengaku tidak kaget. Menurutnya, saat ini tidak ada hal di Indonesia yang perlu membuat masyarakat terkejut. Ia menyebut sejumlah peristiwa yang sebelumnya jarang terjadi kini justru terjadi, mulai dari munculnya tersangka hingga Kapolri menjadi tersangka.
DPRD Jatim menegaskan akan mengikuti proses politik dan hukum yang berlaku sambil menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat dan MPR/DPR RI.
Reporter: Guntur Yudinata
Editor: Yasin Al Raviri
