Berita

Buruh Geruduk Kantor Gubernur Jatim, Desak Penetapan UMP Rp3,7 Juta Berdasarkan Data BPS

SURABAYA (LenteraTV) – Ribuan buruh menggeruduk Kantor Gubernur Jawa Timur. Mereka menuntut Gubernur segera menetapkan UMP berdasarkan data BPS sebesar…

Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, menuntut penetapan UMP sebesar Rp3,7 juta berdasarkan data BPS.
Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, menuntut penetapan UMP sebesar Rp3,7 juta berdasarkan data BPS.

SURABAYA (LenteraTV) – Ribuan buruh menggeruduk Kantor Gubernur Jawa Timur. Mereka menuntut Gubernur segera menetapkan UMP berdasarkan data BPS sebesar Rp3,7 juta dan menemui massa untuk berdiskusi.

Ribuan buruh memadati kawasan Kantor Gubernur Jawa Timur. Massa datang menggunakan truk dan bus. Kendaraan mereka diparkir di sepanjang jalan hingga arus lalu lintas terganggu. Kendaraan roda dua dan roda empat melintas pelan di sisi jalan yang masih terbuka.

Massa membentangkan bendera dan spanduk tuntutan. Mereka duduk di depan pagar Kantor Gubernur. Massa membawa poster bertuliskan “Naikkan Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Timur 2027 sebesar Rp3.929.809”. Massa juga membentangkan spanduk bertuliskan “Naikkan UMP dan Tetapkan UMSP”.

Aparat kepolisian berjaga di halaman Kantor Gubernur untuk mengamankan aksi. Orator menyampaikan tuntutan dari atas truk komando FSPMI.

Massa meminta Gubernur tanggap dan merespons tuntutan mereka. Massa juga meminta Gubernur segera menemui mereka untuk berdiskusi secara objektif dan realistis.

Aksi ini bertepatan dengan jadwal kenaikan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan pemerintah di seluruh Indonesia. Besok menjadi batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi di seluruh Indonesia.

Satu jam sebelumnya, Jakarta sudah menetapkan UMP sebesar Rp6,1 juta. UMP Jakarta tersebut sudah mencapai 100 persen Kebutuhan Hidup Layak. Sementara itu, UMK di Jawa Timur hanya sekitar 53 persen dari Kebutuhan Hidup Layak. Angka tersebut dinilai sangat jauh dari standar kebutuhan hidup layak.

Perwakilan buruh menilai, selama bertahun-tahun Gubernur Jawa Timur menetapkan UMP dengan mengambil UMK dari kabupaten/kota yang paling rendah. Perwakilan buruh menilai cara tersebut tidak adil dan tidak dibenarkan oleh BPS.

BPS melakukan survei secara merata di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. BPS telah merilis angka KHL Jawa Timur sebesar Rp3,7 juta. Perwakilan buruh meminta Gubernur tidak ragu lagi dan yakin bahwa UMP Jawa Timur seharusnya sebesar Rp3,7 juta.

“Ternyata selama bertahun-tahun gubernur di kita, Gubernur Jawa Timur dalam menetapkan UMP itu diambil UMK dari kabupaten, tiga puluh-delapan kabupaten kota yang paling rendah dan ini tidak fair dan ini tidak dibenarkan oleh BPS. BPS kalau melakukan survei Jawa Timur yaitu merata tiga puluh-delapan koma tiga puluh-delapan di kabupaten kota. Nah, hari ini BPS sudah merilis KHL Jawa Timur itu tiga koma tujuh juta. Harusnya gubernur sudah tidak ragu lagi, harus yakin bahwa UMP Jawa Timur adalah tiga koma tujuh juta. Lah kalau gubernur masih tidak menggunakan data BPS lantas digunakan data apa? Atau bubarkan saja BPS karena sudah mengeluarkan uang banyak untuk melakukan survei tapi tidak dipakai.”

Perwakilan buruh menjelaskan, UMK tidak boleh berada di bawah UMP. Saat ini, seluruh kabupaten/kota, Dewan Pengupahan, dan bupati tengah menggodok rekomendasi setelah penetapan UMP. UMP tersebut menjadi dasar penetapan UMK.

Jika formula ini tidak segera diakhiri, disparitas upah akan terjadi. Kesenjangan upah di 38 kabupaten/kota dinilai akan sangat tidak masuk akal. Upah di Surabaya berkisar Rp6 juta, sedangkan di Sampang, Banyuwangi, dan Situbondo berkisar di bawah Rp3 juta atau Rp2,7 juta. Perwakilan buruh menilai kondisi tersebut tidak masuk akal.

Untuk UMK di wilayah ring satu, perwakilan buruh meminta Gubernur menggunakan formula pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi dan alfa. Formula tersebut menghasilkan kenaikan kurang lebih 7 hingga 9 persen, sesuai inflasi masing-masing kabupaten/kota.

Sementara itu, untuk daerah di luar ring satu, Gubernur diminta melihat terlebih dahulu standar KHL. Gubernur diminta tidak memaksakan penetapan berdasarkan persentase karena dasar perhitungannya dinilai sudah keliru.

Perwakilan buruh meminta Gubernur segera menetapkan UMP malam ini. Jakarta sudah lebih dahulu menetapkan UMP. Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten diyakini akan menyusul. Gubernur diminta segera menemui massa untuk berdiskusi, membedah data yang ada, dan menyampaikan fakta. Penetapan UMP juga diharapkan segera dilakukan agar bupati dan wali kota dapat melanjutkan proses rekomendasi UMK.

Reporter: Guntur Yudinata
Editor: Yasin Al Raviri

Topics:

About the Author

LenteraTV

Related Stories

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *