Surabaya, LenteraTV – Anggota Komisi V DPR RI yang membidangi perhubungan, Bambang Haryo Soekartono, mengkritik keras lambatnya response time atau waktu tanggap evakuasi kapal terbakar di Indonesia. Jika di Jepang dan Australia hanya membutuhkan waktu satu jam, di Indonesia proses evakuasi bisa memakan waktu hingga 10 jam.
Kritik tersebut disampaikan Bambang usai rentetan kebakaran kapal penumpang, terakhir kasus KM Victorious dan KM Mutiara Sentosa 2 di perairan Jawa Timur, yang proses evakuasinya dilaporkan memakan waktu 9 hingga 10 jam.
Menurut Bambang, secara sistem komunikasi laut, Indonesia sebenarnya sudah canggih. Setiap terjadi kecelakaan, seperti kebakaran atau kapal dalam kondisi tidak stabil (instability), nakhoda pasti menginformasikannya melalui radio pantai dan radio satelit.
“Sistem itu langsung didistribusikan kepada semua kapal-kapal yang ada di sekitar, dan juga langsung ke SAR Basarnas. Jadi tidak mungkin tidak tersampaikan. Ini kelebihan daripada transportasi laut, beda dengan darat seperti kereta api,” ujar Bambang saat ditemui di Terminal Penumpang Tanjung Perak Surabaya, Selasa (4/11).
Dengan sistem tersebut, seharusnya kapal-kapal terdekat bisa memberikan pertolongan lebih cepat daripada kapal SAR resmi.
“Begitu ada kejadian dia langsung ke satelit langsung ke Sarnas. Makanya kapal-kapal yang ada di sekitar itu pasti dia akan menolong duluan,” jelasnya.
Namun, fakta di lapangan berbeda. Ia mencontohkan kasus KM Victorious yang proses evakuasinya memakan waktu sangat lama.
“Kalau victorious-nya kemarin kami melihat kan sembilan sampai sepuluh jam ya baru dievakuasi. Nah ya keterlambatan itu sepuluh jam,” katanya.
Bambang membandingkan kondisi tersebut dengan standar internasional. Di negara maju, tim penyelamat sudah tiba di lokasi dalam waktu satu jam.
“Tim penyelamat itu di negara-negara di seluruh dunia, kita contohkan aja satu jam respond time sudah nyampe ke tempat tujuan, paling lambat tiga jam di Jepang juga begitu, di Australia juga begitu. Jadi Indonesia harus bisa respond time-nya antara satu sampai tiga jam,” tegasnya.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, ia mengusulkan agar pada saat big season atau musim padat penumpang Lebaran dan Natal dan Tahun Baru (Nataru), posisi armada SAR dan KPLP digeser ke titik-titik strategis yang menjadi jalur padat transportasi laut dan udara.
“Posisi-posisi SAR atau KPLP itu pada saat musim big season itu ditempatkan di posisi yang strategis. Tadi saya minta untuk tempatkan di Masalembu, tempatkan di Pulau Bangka Belitung, itu tempat lewatnya transportasi udara maupun transportasi laut, jadi traffic-nya yang paling padat. Dari situ pasti suatu ketika akan diminta bantuannya harus bisa dalam waktu yang sangat cepat. Masuk juga helikopter,” usulnya.
Bambang juga menyoroti persoalan anggaran. Ia meminta pemerintah tidak memotong anggaran Basarnas, BMKG, dan KNKT. Saat ini, anggaran Basarnas hanya sekitar Rp1 triliun lebih, padahal saat masih aktif di Komisi V, anggaran idealnya mencapai Rp3 triliun.
“Jadi saya sudah sampaikan berkali-kali kepada pemerintah untuk anggaran SAR Basarnas tidak boleh dikurangi. Apa yang dia inginkan, misalnya sekarang anggarannya sekitar satu koma sekian, nanti diajukan misalnya sekitar tiga triliun seperti waktu jaman saya di komisi lima itu harus disetujui, karena itu adalah anggaran untuk penyelamatan nyawa publik,” katanya.
Menurutnya, anggaran untuk menyelamatkan nyawa tidak bisa dihitung dengan uang.
“Nyawa publik itu melebihi daripada APBN loh. Mana ada yang mau dibunuh saya kasih sesuai dengan anggaran APBN empat ribu triliun, enggak ada pak. Jadi ini bukti bahwa nyawa publik itu harganya tak terhingga dan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, wajib nyawa, jangankan nyawa, seluruh tumpah darah rakyat Indonesia wajib dilindungi oleh negara,” pungkasnya.
Ia juga menegaskan bahwa anggaran laboratorium KNKT dan kegiatan investigasi tidak boleh dipotong karena hasilnya menjadi pedoman agar kecelakaan serupa tidak terulang.
Reporter: Guntur Yudinata
Editor: Yasin Al Raviri
