SURABAYA (Lenteratv) – Postingan viral terkait terdampaknya kesejahteraan satwa KBS sebagai buntut dari kasus korupsi eks Dirut Choril Anwar dibantah Wali Kota Eri Cahyadi. Mantan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang periode 2013 tersebut menyatakan bahwa tidak ada satu pun satwa yang terdampak atas kasus korupsi yang merundung lingkungan PDTS KBS selama ini.
Meski hanya memiliki kas Rp10 miliar, Perda PDTS KBS tetap berjalan baik. Ia mengimbau warga agar lebih bijak melihat foto tersebut berdasarkan konteks waktu dan tempatnya, apakah benar kondisi KBS selama lima tahun terakhir atau berasal dari tempat lain. Eri menambahkan bahwa KBS telah mendapatkan akreditasi B dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain itu, sejak 2022, kondisi satwa setiap tahun telah diaudit oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Hal itu dipastikan merupakan kabar keliru, bukan foto terkini dari Kebun Binatang Surabaya.
“Meskipun uang kas saat ini hanya ada Rp10 miliar, tidak ada yang namanya satwa kurus atau sakit di Kebun Binatang Surabaya. Perda PDTS KBS sejak 2012 sudah berjalan baik. Setiap tahun juga ada audit BKSDA sejak 2013. Kalaupun ada yang mati, itu masih jauh dari standar atau jauh dari 10 ekor satwa. Dan salah satunya yang terbaik ada di Kebun Binatang Surabaya,” ujar Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya.
Beredarnya foto-foto satwa kurus tersebut juga dikonfirmasi oleh Pengamat Konservasi dan Satwa Singky Suwadji bahwa foto itu tidak diambil di Kebun Binatang Surabaya.
Di sisi lain, pengamat satwa menyoroti latar belakang profesi dari Tim Seleksi kandidat Dirut KBS yang dibentuk Pemkot Surabaya. Ia mengimbau Pemkot untuk melihat sejumlah latar belakang Tim Seleksi KBS yang seharusnya memiliki pengalaman di dunia konservasi. Secara otomatis, hal ini berdampak pada hasil seleksi kandidat Dirut KBS ke depannya.
“Yang terakhir, Chairul Anwar ini justru berlatar belakang dari PDAM Pasuruan. Kemudian, seleksi Dirut beberapa minggu lalu malah mengerucut ke empat kandidat yang semuanya berlatar belakang hukum. Ini lembaga konservasi, bukan LBH. Beruntung setelah saya mengirim surat, semua kandidat dibatalkan. Nah, kenapa kita tidak mengambil dari Unair? Kan banyak profesor yang paham tentang konservasi maupun satwa sebagai tim seleksi,” jelas Singky Suwadji, Pengamat Konservasi dan Satwa, melalui sambungan telepon.
Saat ini, belum ada progres terkait hasil kandidat sebagai calon kuat yang akan menempati posisi Dirut KBS. Adapun PDTS KBS sendiri menjalin sistem kerja sama bagi hasil bersama Pemkot Surabaya dengan penyertaan modal Rp10 miliar per tahun.
Reporter: Guntur Yudinata/Editor: Yasin
