Berita

Kejati Jatim Tetapkan Empat Tersangka Baru Kasus Korupsi PDTS KBS, Uang Kas Rp2,41 Miliar Diduga untuk Tutup Perkara

SURABAYA (LenteraTV) – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS. Keempatnya…

Empat tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS yang ditetapkan oleh Kejati Jawa Timur.
Empat tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS yang ditetapkan oleh Kejati Jawa Timur.

SURABAYA (LenteraTV) – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS. Keempatnya diduga bersekongkol mengeluarkan uang kas sebesar Rp2,41 miliar dengan dalih biaya penutupan perkara.

Empat tersangka tersebut adalah NW selaku Direktur Operasional dan Umum PDTS KBS, MN selaku Direktur Keuangan PDTS KBS. EES selaku Anggota Badan Pengawas PDTS KBS, serta MM selaku advokat dari Kantor Ma’ruf Syah dan Partner.

Kasus ini berawal sekitar Februari 2025. Saat itu, direksi PT TSKBS dan beberapa karyawan mendapat panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan sewa tenant.

Setelah mendapat panggilan tersebut, tersangka NW dan MN menghubungi tersangka EES. NW dan MN menanyakan apakah ada pengacara yang bisa membantu permasalahan PDTS KBS di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

Tersangka EES kemudian memperkenalkan NW dan MN kepada tersangka MM. EES meminta MM mengupayakan agar perkara di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak ditutup.

“Selanjutnya tersangka EES memperkenalkan tersangka NW dan tersangka MN selaku Direktur Keuangan PDTS KBS dengan tersangka MM yang merupakan advokat dari kantor Ma’ruf Syah dan partner, dan meminta kepada tersangka M untuk mengupayakan perkara Kejari Tanjung Perak ditutup,” ungkap Dr. I Gede Punia Atmaja, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim).

Untuk pendampingan tersebut, tersangka MM meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta. MM juga meminta direksi PDTS KBS menyiapkan dana sebesar Rp500 juta untuk biaya penutupan perkara di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

Uang tersebut dikeluarkan dari kas PDTS KBS atas persetujuan direksi, yaitu tersangka NW selaku Direktur Operasional dan Umum, dan tersangka MN selaku Direktur Keuangan. NW dan MN kemudian memerintahkan saksi Sutini selaku Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS untuk mengeluarkan uang tersebut.

Tersangka EES kemudian menyerahkan uang tersebut kepada tersangka MM. Namun, uang itu tidak diberikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

“Selanjutnya untuk melakukan pendampingan tersebut tersangka M meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta untuk perkara di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan meminta direksi PDTS KBS menyiapkan dana sebesar Rp500 juta untuk biaya penutupan perkara di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak yang dikeluarkan kas PDTSKBS atas persetujuan direksi PDTSKBS yaitu tersangka NW selaku Direktur Operasional PDTSKBS dan tersangka MN selaku Direktur Keuangan PDTS-KBS. Kemudian memerintahkan kepada saksi Sutini selaku Kepala Departemen Keuangan PDTSKBS mengeluarkan uang tersebut. Selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada oleh tersangka EES kepada tersangka MM namun uang tersebut tidak diberikan kepada penyidik Kejaksaan Tanjung Perak,” tambah Punia.

Sekitar April 2025, direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS kembali menjalani pemeriksaan. Kali ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memeriksa mereka terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan periode 2013 hingga 2024.

Tersangka MM kembali meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta dan meminta dana sebesar Rp995 juta. Tersangka NW dan MN kembali menyetujui permintaan tersebut.

Permintaan uang dari tersangka MM terus meningkat hingga total yang dikeluarkan mencapai Rp2.410.000.000. Namun, uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pemeriksaan terhadap PDTS KBS oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tetap berjalan.

“Kemudian selanjutnya sekira bulan April 2025 pihak direksi Badan Pengawas PDTSKBS dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan tahun 2013 sampai dengan 2024, tersangka MN kembali meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta dan meminta dana sebesar Rp995 juta yang kemudian disetujui kembali oleh tersangka NW selaku Direktur Operasional PDTSKBS dan tersangka MN selaku Direktur Keuangan PDTSKBS dikeluarkan setelah itu permintaan uang tersangka MM naik hingga total yang dikeluarkan mencapai Rp2.410.000.000 namun uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan pemeriksaan PDTS oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tetap berjalan,” pungkas Punia.

Untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah dikeluarkan tersebut, para tersangka diduga bersekongkol. Mereka membuat perjanjian seolah-olah terdapat kerja sama layanan jasa hukum, laporan review SOP KBS, PKS KBS, serta kuitansi honorarium konsultan pembiayaan pendampingan layanan hukum.

Nilai pertanggungjawaban tersebut mencapai Rp2,41 miliar. Para tersangka membuat dokumen-dokumen itu dengan tujuan agar uang kas PDTS KBS yang telah dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan seolah-olah merupakan kegiatan yang sah.

“Bahwa untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah dikeluarkan tersebut di atas selanjutnya tersangka MW, tersangka MN, dan tersangka EES bersama dengan tersangka MN bersekongkol dengan cara membuat perjanjian seolah-olah adanya kerja sama layanan jasa hukum dengan membuat laporan-laporan review-review SOPKBS kemudian membuat PKS, PKS, KBS dan menerbitkan kuitansi-kuitansi honorer konsultan membiayai pendamping layanan hukum tersebut dengan total sebesar dua miliar empat ratus sepuluh juta rupiah dengan tujuan uang kas PDTS-KBS yang telah dikeluarkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan seolah-olah uang tersebut adalah merupakan kegiatan yang sah,” tuturnya.

Selain modus jasa hukum tersebut, Kejati Jatim juga mendalami kegiatan operasional lainnya, termasuk kegiatan operasional BBM dan pembayarannya.

Kejati Jatim turut mendalami pertanggungjawaban yang dibuat dalam laporan internal PT KBS. Pertanggungjawaban internal tersebut akan diperiksa lebih lanjut.

Kejati Jatim juga mendalami keterangan yang mengarah pada potensi adanya tersangka lain.

“Kegiatan operasional BBM pembayaran dan nanti kami akan dalami lagi untuk untuk selanjutnya. Itu pertanggungjawaban yang dibuat di dalam pertanggungjawaban internalnya mereka. Di internalnya PT KBS pertanggungjawabannya nanti kami akan dalami lagi,” tandasnya di akhir konferensi pers menjelang tengah malam.

Saat wartawan menanyakan rata-rata honor yang disebutkan, Kejati Jatim belum dapat menyampaikannya.

Kejati Jatim menegaskan bahwa pendalaman tersebut hanya dilakukan terhadap internal KBS, dengan periode pemeriksaan 2025 hingga 2026.

Reporter: Guntur Yudinata
Editor: Yasin Al Raviri

Topics:

About the Author

LenteraTV

Related Stories

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *