SURABAYA (LenteraTV) – Sebelas sopir truk sampah Pemkot Surabaya harus menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Surabaya terkait kasus pencurian BBM solar kendaraan operasional truk sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Pencurian ini diduga telah berlangsung selama lebih dari lima tahun dan mengakibatkan kerugian Pemkot Surabaya mencapai puluhan juta rupiah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup bersama jajaran Pemkot Surabaya melakukan operasi tangkap tangan di pangkalan truk sampah yang diduga menjadi tempat penyimpanan hasil pencurian BBM solar bersubsidi dari kendaraan operasional truk sampah, di kawasan TPA Benowo, Surabaya.
Di lokasi tersebut, petugas mendapati belasan dump truck terparkir mencurigakan saat mengantarkan puluhan ton sampah dari TPS ke TPA.
Saat diperiksa, petugas menemukan sebuah pondok yang digunakan para pelaku untuk menyimpan solar subsidi hasil pencurian. BBM tersebut kemudian dipindahkan ke galon bekas air mineral kemasan.
Dari lokasi inilah, dua sopir truk yang tertangkap membongkar praktik penyelewengan tersebut. Keduanya mengaku tidak beraksi sendiri, melainkan melibatkan sembilan sopir lainnya. Total terdapat 11 sopir truk sampah DLH berstatus PPPK yang kini menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Surabaya.
Celah pencurian diduga berada pada sistem pemberian BBM. Jumlah BBM yang diberikan tidak sama untuk setiap rute. Jarak dari wilayah timur menuju TPA di bagian barat Surabaya cukup jauh. Jumlah pengambilan sampah juga bervariasi, mulai dari satu TPS, dua TPS, hingga dua atau empat kali pengangkutan. Seluruhnya memengaruhi kebutuhan BBM.
DLH biasanya memberikan tambahan BBM untuk mengantisipasi sopir terjebak kemacetan dan kehabisan BBM di jalan. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat truk mogok dan mengganggu lalu lintas. Namun, sisa tambahan BBM itulah yang diduga dimanfaatkan untuk diambil dan dijual.
Selama bertahun-tahun, para sopir berasumsi bahwa sisa BBM tersebut merupakan hak mereka. Padahal, sisa BBM itu tetap menjadi hak Pemerintah Kota Surabaya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkot Surabaya, M. Fikser, membenarkan bahwa kasus ini telah dilaporkan dan dikonsultasikan kepada Kejaksaan Negeri Surabaya. Kasus tersebut juga diproses secara internal melalui Inspektorat.
“Yang terkait dengan pencurian solar BBM subsidi di mobil-mobil dump truck-nya DLH yang mana itu mereka punya tugas ambil sampah dari TPS ke TPA, di situ yang ada peluang. Kemudian pencurian solar ini sudah kami laporkan, kita sudah konsultasikan ke Kejaksaan,” ujar Fikser.
Ia menjelaskan, proses pemeriksaan kini berjalan melalui tiga jalur, yaitu berita acara pemeriksaan (BAP) kepegawaian, pemeriksaan Inspektorat, dan penanganan kasus pidana.
“Secara internal juga kami sudah ke Inspektorat, jadi kita jalan semua. Tetapi yang pasti berjalan hari ini adalah proses BAP yang secara kepegawaian. Dari dua orang itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim internal dari kepegawaiannya Pemkot Surabaya,” katanya.
“Nanti kemudian hal tersebut juga kan ada berkembang, siapa-siapa yang terlibat itu mulai dipanggil. Mereka-mereka yang dipanggil disebutkan namanya itu juga kemudian dipanggil. Jadi hari ini sudah proses pemeriksaan ke sebelas driver kita yang diduga mereka mengetahui atau ada yang memang terlibat di dalamnya dalam pencurian BBM solar,” lanjutnya.
Dari total 120 sopir dan 120 kendaraan yang mengangkut sampah dari TPS ke TPA, sebanyak 11 sopir kini mulai diperiksa. Dua orang yang lebih dahulu tertangkap menyebut nama-nama rekan mereka lainnya.
“Jumlah driver sendiri itu ada 120 driver, khusus driver-driver ini 120 kendaraan yang mengambil sampah dari TPS ke TPA. Sedangkan yang terlibat, yang artinya yang mulai diperiksa baru sebelas, karena dua yang tertangkap itu menyebut teman-temannya yang lain,” ujar Fikser.
Para sopir yang terlibat berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik paruh waktu maupun penuh waktu. Karena itu, proses penanganannya mengikuti mekanisme pemeriksaan ASN melalui Badan Kepegawaian.
“Status kepegawaian mereka adalah pegawai P3K, jadi mereka P3K paruh waktu dan ada P3K penuh waktu, sehingga kemudian prosesnya sesuai dengan proses ASN, ada pemeriksaan oleh Badan Kepegawaian. Kalau kemarin status mereka itu adalah honorer atau kontrak, maka langsung kami dari DLH bisa melakukan putus kontrak, tetapi kasus pidananya kita tetap laporkan,” tegasnya.
“Kami sudah konsultasi juga melaporkan ini ke Kejaksaan Negeri,” tambahnya.
Terkait modus pencurian, Fikser menjelaskan bahwa pemberian BBM tidak menggunakan jumlah yang sama karena disesuaikan dengan jarak tempuh dan jumlah pengambilan sampah.
“Tidak semua flat di ukuran liter yang sama. Contoh seperti dari timur ke TPA di barat itu jaraknya jauh dan jumlah pengambilannya juga bisa ada yang satu TPS, ada yang dua TPS, ada yang dua kali, ada yang empat kali. Nah itu kan tergantung pengambilan, itu mempengaruhi besar kecilnya BBM yang harus mereka pakai,” jelasnya.
“Kita biasanya memberikan tambahan, kenapa takutnya macet, terus mereka mengalami kemacetan dan lain-lain. Kalau macet BBM habis, mogok di jalan kan berdampak pada lalu lintas, sehingga kita memberikan BBM. Nah di situlah yang kemudian ada peluang diambil, dijual sisanya. Selama ini para driver itu berasumsi bahwa sisa BBM itu milik mereka. Nah itu salah, bertahun-tahun itu. Makanya kami kemarin kumpulkan, kita jelaskan bahwa sisa dari BBM itu bukan milik mereka, itu tetap jadi haknya Pemerintah Kota, dan mereka tidak seharusnya mengambil itu,” tegas Fikser.
Sebagai langkah pencegahan, DLH telah mengumpulkan seluruh sopir dan meminta mereka membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Saat ini, seluruh kendaraan juga telah dipasangi GPS.
Melalui GPS, kebutuhan BBM dihitung berdasarkan jarak tempuh setiap kilometer operasional dump truck. Selanjutnya, jatah BBM diberikan dalam jumlah liter sesuai kebutuhan sebenarnya.
Kasus ini menjadi peringatan bahwa pengawasan distribusi BBM bersubsidi perlu diperketat, termasuk di lingkungan instansi pemerintah, agar subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Reporter: Guntur Yudinata
Editor: Yasin Al Raviri
